Pembabatan Mangrove Pantai Ratu, APR Minta Bupati Darwis Moridu Bertanggungjawab

Laporan/Editor
: Ronal Tine

Boalemo postnews.id – Jum’at (5/9) Sejumlah warga yang mengatasnamakan Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) mendatangi Kantor Bupati Boalemo. Kedatang mereka menyampaikan hasil kajian APR terkait kinerja pemerintahan Damai yang dipandang penting keseriusan dan kesungguhan menyelesaikannya.

Adapun yang menjadi tuntutan APR dalam surat pemberitahuan dan pengamanan aksi yaitu : 1) Pembabatan mangrove yang ada wilayah wisata Pantai Ratu, 2) Menyalahi aturan berupa edaran dari Pemprov tentang pemberhentian pembangunan sementara di lokasi wisata pantai ratu, 3) Pembagian SIM gratis terhadap masyarakat Boalemo yang belum terealisasi, 4) Pembentukan Tim kerja Bupati (TKB) yang menyalahi Peraturan Bupati Boalemo Nomor : 30 Thn 2019 Tentang : Tim Bupati Percepatan Realisasi Program Unggulan Kabupaten Boalemo.

Tidak selang berapa lama menyampaikan aspirasi dan tuntutannya di Halaman Kantor Bupati Boalemo, masa aksi diundang yang diterima oleh Wakil Bupati Ir. Anas Jusuf. Dalam pertemuan itu, Koordinator masa aksi APR, Ramli Syawal mengungkapkan, mereka meyakini terjadi pembabatan mangrove. “Secara kajian kami, harusnya ditetapkan tersangka Bapak Bupati, Bapak Camat dan Bapak Kades Tenilo,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan masa aksi, Ir. Anas Jusuf menyampaikan, bahwa persoalan mangrove telah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dia juga mengutarakan, pihaknya telah melaksanakan pertemuan bersama, Forkopimda Provinsi Gorontalo, yang melahirkan kesimpulan membentuk tim percepatan. ” Tim itu diketuai Asisten II Pemrov Gorontalo dan Anggotanya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Asisten II Pemda Boalemo serta Dinas Lingkungan Hidup Boalemo. Sesuai aturan mangrove wewenang Pemerintah Provinsi,” ungkapnya.

Wabup Boalemo Ir Anas Jusuf saat diwawancari terkait tuntutan massa APR

Selanjutnya, Program SIM Gratis Wabup Anas mengakatan “Tolong dipahami,” ujarnya, karena dalam tuntutan mereka hanya 50 orang, sedangkan sebelumnya kami telah menyelesaikan kurang lebih 2000 SIM Gratis. “Pengurusan berkas yang belum lengkap, tolong dilengkapi karena itu menjadi syarat mendapatkan SIM Gratis,” Imbuhnya.

Sementara tudingan tentang Tim kerja yang dinilai masa aksi menyalahi peraturan Bupati, Wabup Anas menjawabnya singkat. “Kalau Tim Kerja itu ada Peraturan Bupati, dan tugas mereka membantu kerja Bupati,” jelasnya. Dia juga menghimbau agar antara pihak berdiskusi dengan saling menerima dan menghargai.  “Tidak ada niat dari pemerintah Daerah untuk menyembunyikan masalah seperti mangrove, berkasnya telah menyerahkan segala berkas,” tutupnya.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close