DPRD Pohuwato Didemo Amperak dengan Belasan Tuntutan

Reporter : Wahid Hamzah 
Editor :
Ronal Tine

Pohuwato postnews.id – Rencana Revisi Undang-undang KPK RI oleh DPR RI mendapat penolokan dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa pohuwato, yang tergabung dalam Aliansi Amanat Penderitaan Rakyat dan Keadilan (Amperak), Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pohuwato. “Kami meminta DPRD Pohuwato selaku wakil rakyat di Daerah agar mengirimkan fax email ke DPR-RI untuk menolak revisi UU KPK RI,” ungkap Orator Amperak HMI, di Halaman Kantor DPRD Pohuwato, Rabu (11/9)

Selain itu, Susanto Ali selaku koordinator aksi dalam orasi menuntut DPRD Pohuwato, agar mengurangi anggaran perjalanan Dinas dan Studi Banding yang dinilai kurang efisien manfaatnya terhadap masyarakat Pohuwato “DPRD harus transparan dan kredibel dalam menyusun APBD Pohuwato mendatang,” ucapnya dengan lantang.

Masa aksi juga, meminta DPRD untuk segera merealisasikan ganti rugi lahan warga Desa Ayula atas pembangunan bendungan. Kemudian mereka, meminta melalui DPRD agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Rumah Nelayan yang saat ini disinyalir ada beberapa ditempati oleh ASN. Bukan hanya itu, masa aksi amperak menuntut transparansi penggunaan anggaran pembangunan proyek bandaran di Pohohuwato dan meminta Pihak Penegakkan hukum agar menuntaskan kasus korupsi di Bumi Panua tidak pandang bulu.

Ketua Fraksi Parta Golkra DPRD Pohuwato Al-Amin Uduala bersama Idris Kadji Anggota DPRD dari Fraksi PKB dan Akbar Baderan Anggota DPRD Fraksi Golkar, saat menerima aksi unjuk rasa Ampera HmI Cabang Pohuwato di Halaman Kantor DPRD , Rabu (10/9)

Menyikapi tuntuntan ini, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pohuwato bersama Anggota DPRD, Politisi Senior PKB Idris Kajdi dan Anggota DPRD Pohuwato Termuda langsung menerima masa aksti tersebut. “Kami seirama dengan tuntutan mahasiswa terkait penolakan revisi UU KPK RI, dan selanjutnya akan kami bahas serta mengkoordinasi dengan pimpinan sementara, aspirasi yang disampaikan mahasiswa tersebut,” ungkap Al-Amin Uduala.

Dirinya mengaku, akan memperhatikan hal hal terkait pemanfaatan Anggaran Pemerintah dalam wewenang DPRD. “Anggaran Daerah selama ini, Saya kira sudah transparan dan efisien, kami DPRD juga tidak menginginkan penggunaan anggaran untuk studi banding lebih bermanfaat untuk masyarakat dan Daerah Pohuwato,” tegasnya.

Untuk permintaan agar segera menetapkan Ketua DPRD Definitif, Al-Amin mengaku, sementara dalam proses dan hal itu merupakan tanggungjawab pimpinan sementara selain menetapkan tatib dan fraksi partai di DPRD. “ Saat ini, pihaknya masih menunggu rekomendasi partai yang berhak menduduki jabatan tersebut, kalau sudah ada maka otomatis segera ditetapkan, meskipun pimpinan sementara diberikan waktu paling lama dua bulan untuk menuntaskan hal itu” tuturnya.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close