DPRD Pohuwato Bahas Polemik Dihapusnya Insentif Pemangku Adat

POSTNEWS.ID – DPRD Pohuwato membahas polemik insentif pemangku adat yang bakal dihapuskan, melalui rapat dengar pendapat Komisi II yang melibatkan Kepala BKD, BPMD, Camat, Kepala Desa, dan Pemangku Adat, di ruang rapat Kantor DPRD Pohuwato, Selasa (23/2).

Rapat ini, dipimpin Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi, yang menyatakan bahwa pertemuan tersebut untuk menemukan solusi terbaik dalam menyikapi polemik tersebut.

“Agar ini tidak menjadi masalah yang berkepanjangan,” imbuhnya.

Disamping itu Nasir, mengaku khawatir adanya polemik insentif pemangku adat akan menjadi masalah dalam pemerintahan yang baru. “Jangan sampai polemik intensif pemangku adat dan imam ini akan menjadi masalah diawal pemerintahan Bupati dan wakil bupati terpilih setelah dilantik nanti,” ujar Politisi Golkar.

Padahal kata Nasir peningkatan kapasitas dan intensif pemangku adat dan imam, merupakan bagian janji kampanye dan juga tertuang dalam visi misi pasangan SMS.

“Makanya solusi rapat dengar pendapat ini kami lakukan,” tutupnya.

R | Ronald Tine
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close