Bendera Bintang Kejora Warnai Unjuk Rasa Puluhan Mahasiswa Papua, di Gorontalo

POSTNEWS.ID – Puluhan mahasiswa tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Papua (IMPIP), dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) berunjuk rasa di depan Kampus Universitas Negeri Gorontalo, Jalan Jenderal Sudirman Kota Gorontalo, Sabtu (15/8) Sore.

Aksi tersebut, diwarnai dengan adu mulut antara pihak pengamanan dan masa aksi yang melarang membawa bendera yang dikenal sebagai bendera bintang gejora. Meskipun demikian, masa aksi tidak mengindahkannya sampai berakhirnya unjuk rasa.

“Jangan menggunakan atribut yang menyerupai bendera (bendera bintang kejora) yang dilarang di Republik Indonesia. Walaupun kalian (masa aksi) telah menyurati dengan sah kegiatan ini” cetus salah seorang yang mengaku sebagai apparat Kepolisian.

Aksi unjuk rasa ini, juga terpantau sejumlah anggota kepolisian mendatangi titik aksi. Koordinator lapangan, Parmin Gombo menyampaiakan bahwa mahasiswa papua menolak khusus otonomi daerah atas intimidasi kepada Rakyat papua yang tidak sesuai kemanusiaan. “ diantaranya :

  1. Memberikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua.
  2. Hentikan pembangunan pos Militer dan tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai Syarat Damai
  3. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan yang Lainnya, yang Merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di atas Tanah Papua.
  4. Amerika Serikat Harus Bertanggung Jawab atas Penjajahan dan pelanggaran HAM yang Terjadi terhadap Bangsa West Papua.
  5. Demiliterisasi Zona Nduga, West Papua. Cabut Peraturan Presiden No. 40/2013 yang melegalkan keterlibatan militer dalam proyek pembangunan jalan Trans-Papua.
  6. Buka akses Jurnalis Internasional dan Nasional ke West Papua.
  7. Kebebasan Berkumpul, Berpendapat dan Berekspresi bagi rakyat West Papua.
  8. Bebaskan seluruh tahanan politik West Papua tanpa syarat.
  9. Tolak Otsus Jilid II.
  10. Cabut SK D.O 4 Mahasiswa Unhair Ternate
  11. Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis kemanusiaan yang bersolidaritas terhadap bangsa West Papua
  12. Hentikan pemekaran Provinsi/Kota/Kabupaten.

Sementara itu, Orator Aksi, Emenus Wandik, menyampaikan bahwa masyarakat Papua menolak Otsus  “Karena Otsus Jilid II adalah Gula-Gula manis dari pemerintah kolonial terhadap rakyat Papua, sebelumnya Otsus sudah berakhir pada tahun 2001,” ujarnya dalam orasi.

Selain itu, mengingat otonomi Daerah kata Emenus, tidak menjamin bagi rakyat Papua, melainkan melemahkan masyarakat papua untuk perjuangan kemerdekaan ini. Ia juga menyatakan “Di mana setiap Kantor Desa, itu mempunyai Anggota kodim TNI/POLRI. Oleh karena itu, kiranya bisa ditarik kembali dari Papua ” ucap Emenus

Ia menilai mereka di Tanah Papua bukan mengayomi masyarakat, tetapi melainkan mengintimidasi masyarakat. “Dimana dalam sistem birokrasi pemerintahan TNI Polri sering terjadi pelanggaran pelayanan kesehatan” jelas Emenus

R | Ronal Tine

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
5

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close